Majalah Batam – Banjir masih menjadi persoalan krusial yang membayangi Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hingga awal September 2025, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat lebih dari 200 titik banjir tersebar di berbagai wilayah kota industri yang juga dijuluki sebagai Bandar Madani ini.
Dalam sesi pertemuan bersama awak media, Rabu (3/9/2025), Wakil Wali Kota Batam yang juga merangkap Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa penanganan banjir telah ditetapkan sebagai program prioritas pemerintah. Ia menyampaikan bahwa dirinya bersama Deputi Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, secara rutin turun ke lapangan untuk meninjau kondisi riil di berbagai kecamatan terdampak banjir.
“Penyelesaian banjir ini tidak semudah yang dibayangkan. Secara geografis, Batam berbentuk seperti mangkuk. Jadi, ketika hujan turun, air cenderung menggenang. Belum lagi saat air laut pasang, maka risiko banjir makin besar,” jelas Li Claudia. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya Deputi Infrastruktur bahkan sempat pesimistis melihat kondisi yang kompleks ini. Namun dirinya terus mendorong optimisme tim bahwa dengan niat baik dan kerja keras, penyelesaian bisa dilakukan secara bertahap.
Baca Juga : Ratusan Warga Gentawa Indah Demo BP Batam, Tuntut Perlindungan dari Mafia Tanah
Awalnya, laporan resmi hanya mencatat sekitar 103 titik banjir. Namun setelah dilakukan penyisiran menyeluruh di sembilan kecamatan di kawasan Mainland Batam, jumlah titik banjir melonjak menjadi lebih dari 200 titik. Melihat kompleksitas ini, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan penanganan di titik-titik banjir besar terlebih dahulu, dengan harapan bahwa penanganan di hulu akan turut mengurangi genangan di titik-titik yang lebih kecil.
“Kami meminta seluruh camat agar bekerja lebih aktif. Mereka yang paling tahu secara pasti di mana titik-titik kritis banjir berada di wilayah masing-masing. Kolaborasi pemerintah daerah dan kecamatan menjadi sangat penting dalam proses ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkot dan BP Batam juga mulai menggandeng perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan industri untuk turut ambil bagian dalam penanganan banjir. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat sambil menunggu pembangunan infrastruktur jangka panjang.
“Saya pernah memanggil beberapa perusahaan bahkan hingga malam hari, untuk minta tolong membuka akses saluran air yang terhambat. Di Bengkong, salah satu perusahaan setempat telah membantu membuka jalur air langsung ke laut. Ini bukti bahwa kolaborasi dengan sektor swasta bisa menghasilkan solusi konkret,” ungkap Li Claudia.
Namun demikian, ia juga menyoroti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Selama peninjauan lapangan, dirinya masih menemukan banyak sampah rumah tangga dibuang sembarangan ke sungai dan drainase kota, termasuk limbah besar seperti kasur hingga kloset yang menyumbat aliran air.
“Ini menyedihkan. Kami sudah berusaha membenahi infrastruktur, tapi kalau masyarakat tidak ikut menjaga, maka masalah ini akan terus berulang,” ujarnya.
Salah satu kendala teknis lain yang dihadapi adalah posisi sejumlah jembatan yang dibangun terlalu rendah dan berhimpitan langsung dengan saluran air. Pemerintah berencana untuk menaikkan ketinggian jembatan-jembatan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian infrastruktur drainase kota.
