Amsakar–Claudia Pastikan APBD 2026 Batam Sejalan dengan Prioritas Nasional: Langkah Strategis Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Majalah Batam– Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra mengambil langkah proaktif dalam memastikan arah kebijakan fiskal tahun 2026 selaras dengan prioritas nasional. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang digelar pada Jumat (10/10/2025) di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota Batam.
Meski berhalangan hadir secara langsung karena agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan, duet pemimpin Batam ini tetap menginstruksikan agar setiap tahapan perencanaan anggaran dilakukan secara akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil. Mereka menugaskan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Batam, Firmansyah, untuk membuka dan memimpin langsung kegiatan strategis tersebut.
“Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dan pusat. Hal ini mutlak dilakukan agar setiap program Pemko Batam dapat berdampak langsung dan signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Firmansyah saat menyampaikan arahan kepemimpinan Amsakar-Achmad.
Sinkronisasi Kebijakan: Kunci Efektivitas Pembangunan Daerah
Firmansyah menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2026 tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan implementasi nyata dari komitmen Pemerintah Kota Batam untuk selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Proses perencanaan anggaran mengacu secara ketat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2025 serta memperhatikan indikator strategis nasional.
Di antara indikator strategis yang menjadi prioritas adalah pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, hingga optimalisasi belanja pendidikan dan infrastruktur. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan Pemko Batam dalam menjadikan APBD sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan pembangunan baik di level daerah maupun nasional.
“Kami tidak bekerja dalam ruang hampa. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki dampak multiplier effect yang jelas, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kualitas hidup masyarakat Batam,” tegas Firmansyah menirukan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Konsistensi dalam Perencanaan Fiskal
Komitmen Amsakar Achmad dan Claudia terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan accountable bukanlah hal baru. Sebelumnya, Pemko Batam telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025 bersama DPRD Kota Batam pada 27 Agustus 2025.
Konsistensi ini menunjukkan kedewasaan berdemokrasi dan kematangan dalam perencanaan pembangunan. Saat ini, Pemko Batam tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip good governance dan sesuai dengan arahan kebijakan fiskal nasional.
Baca Juga: Sebuah Peristiwa Memilukan di Batam: Remaja 13 Tahun Digerebek Ibunya Bersama Pria Kenalan Baru
Proses penyusunan yang partisipatif dan transparan ini diharapkan dapat menghasilkan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Dampak Strategis bagi Masyarakat Batam
Kebijakan penyelarasan APBD dengan prioritas nasional ini memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat Batam. Dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi.
Sementara penekanan pada penurunan stunting menunjukkan komitmen pemimpin Batam terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Anggaran pendidikan yang optimal akan mendukung peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan alokasi untuk infrastruktur akan mempercepat konektivitas dan daya saing ekonomi Batam.
“Ini adalah wujud nyata dari pemerintahan yang hadir untuk rakyat. Setiap kebijakan dan program dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat,” tambah Firmansyah.
