Majalah Batam – Ratusan warga Kampung Gentawa Indah, Nongsa, mendatangi kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Selasa (2/9/2025) pagi. Mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan terkait klaim sepihak atas tanah yang selama ini mereka tempati. Aksi berlangsung dengan pembentangan spanduk berisi tuntutan agar BP Batam menindak tegas praktik yang disebut warga sebagai ulah mafia tanah. Menurut warga, persoalan bermula sejak November 2024 ketika PT Sinar Fortuna Sukses tiba-tiba mengklaim lahan tersebut dengan dasar perjanjian lahan (PL) dari PT Pesona Bumi Barelang.
Baca Juga : Kepala BP Batam Dampingi Menteri Transmigrasi RI Serahkan 94 SHM kepada Warga Rempang
“Sampai sekarang kami belum pernah melihat bukti keabsahan atau dokumen resmi yang sah,” ujar Edi, salah seorang warga, yang mendapat dukungan dari massa lainnya.
Ketegangan semakin meningkat sejak Desember 2024. Sejumlah orang yang mengaku dari pihak perusahaan datang dan melakukan intimidasi hingga teror, membuat warga merasa terancam kehilangan rumah yang telah mereka huni lebih dari dua dekade.
“Kami sudah tinggal di sini sekitar 20 tahun. Kenapa baru sekarang dipermasalahkan?” kata Edi dengan nada kesal.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan dua tuntutan utama. Pertama, mereka meminta Kepala BP Batam menata lahan sesuai Peraturan Kepala BP Batam Nomor 11 Tahun 2023. Kedua, mereka mendesak agar BP Batam mendukung program pemerintah pusat terkait pembangunan 3 juta rumah rakyat.
“Kami hanya ingin rumah sederhana untuk hidup, bukan istana. Pemerintah harus hadir dan melindungi rakyat kecil,” tegas perwakilan warga lainnya.
Ramlin Abu Semar, kuasa hukum warga, menegaskan akan terus mendampingi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka. Ia mendesak BP Batam untuk memberikan kepastian hukum atas status lahan tersebut.
“Kami minta rakyat kecil tidak terus ditekan dengan klaim sepihak. Mereka hanya ingin hidup layak dan bebas dari intimidasi,” ujar Ramlin.
Audiensi warga akhirnya diterima oleh Direktur Pengelolaan Lahan BP Batam, Harlas Buana. Ia berjanji menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala BP Batam untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami akan mencari solusi terbaik bagi warga dan meminta pihak lain menghentikan segala bentuk intimidasi,” kata Harlas.
